Atasan Semena

Kebrutalan rezim Nazi telah mendorong tentara Jerman untuk berpikir masak-masak ketika mendapat perintah dari atasan. Di luar kasus-kasus di atas yang lazim terjadi di banyak institusi militer di berbagai dunia, kebrutalan rezim Nazi tampaknya telah mendorong Jerman untuk memberi ruang bagi tentara agar berpikir masak-masak ketika mendapat perintah dari atasan. Hukum militer Jerman mengajarkan bagaimana seorang prajurit diajak berpikir terlebih dahulu ketika menerima perintah dari atasan, alih-alih sekadar menjalankannya. Sejarawan Northern Arizona University David H. Kitterman menemukan 153 tentara Jerman yang menolak perintah untuk mengeksekusi orang Yahudi, sandera, kaum partisan , atau tahanan perang. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan bottom up innovation memberikan kesempatan kepada orang yang berpotensi menjadi leader untuk lebih berkontribusi.

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Menghimpun dan menyiapkan petunjuk pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian. Kalau tadi bos fokusnya ke hasil dan keuntungan, pemimpin fokus ke perkembangan kamu dan anggota yang ia pimpin. Pemimpin akan membantumu berkembang, karena kalau kamu berkembang kamu juga bisa bekerja dengan baik dan memberi keuntungan untuk perusahaan.

Mengikuti perintah atasan

PNS Daerah Kabupaten/Kota dari provinsi lain yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Kabupaten/Kota di provinsinya yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat huruf b dan huruf c. Adapun dalam Undang-undang nomor forty three Tahun 1949 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian bahwa “peraturan disiplin adalah suatu peraturan yang membuat keharusan, larangan dan sangsi, apabila keharusan tidak dituruti atau larangan dilanggar. Untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas maka dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana diadakan disiplin pegawai negeri sipil”. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain atau badan internasional, atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat , ayat , dan ayat huruf a, huruf d, dan huruf e.

Tapi bukan berarti bisa seenaknya saja tanpa memikirkan beban kerja anak buah. Karena itu, ketika memberi tugas atau pekerjaan, bos terkesan menyuruh atau memerintah. Bos akan memberitahu tugas apa yang harus dikerjakan, bagaimana tugas itu harus dilakukan, dan mengawasi. Mereka nggak fokus ke perkembangan kamu, tapi lebih ke kamu harus bekerja dengan baik dan menguntungkan perusahaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan terhadap PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal eighty two, Pasal 83, dan Pasal eighty four dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [newline]PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat PNS diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di instansi lain di pusat dan daerah dalam waktu paling lama 1 tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN. Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.